Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Pemerintah Indonesia mencanangkan adanya transformasi ekonomi menggunakan teknologi-teknologi digital (transformasi digital). Namun sayangnya, transformasi digital ini masih terkendala dengan pembangunan infrastruktur digital yang belum merata.
Padahal, pemerataan infrastruktur digital adalah hal yang paling mendasar untuk mendorong pertumbuhan transaksi ekonomi secara digital. Mengapa demikian? Simak pembahasannya berikut ini:
Pengertian Infrastruktur Digital
Infrastruktur digital adalah fasilitas fisik dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mengantarkan produk, barang dan jasa secara digital (SDIA). Contoh dari infrastruktur digital ini seperti data center untuk menyimpan data, menara BTS untuk mengirim sinyal data dari pengguna ke provider atau sekedar aplikasi layanan publik.
Infrastruktur ini penting karena dengan tanpanya, sebuah transaksi digital akan lebih lambat atau bahkan tidak mungkin dijalankan. Misalnya, ketika menara BTS tidak ada di daerah terluar, terdepan dan terpencil (3T) di Indonesia, maka masyarakat yang tinggal di pulau-pulau tersebut tentu tidak akan bisa mengakses YouTube tau aplikasi e-commerce. Kalaupun bisa, koneksinya akan sangat lambat dan mudah buffering.
Maka dari itu, pemerataan infrastruktur digital di negara kepulauan seperti Indonesia menjadi sangat penting, supaya masyarakat yang tinggal di daerah 3T dapat mengakses konten digital dengan kualitas yang sama dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan atau Pulau Jawa.
Pentingnya Infrastruktur Digital bagi Pertumbuhan Ekonomi Digital
Pembangunan dan pemerataan infrastruktur digital penting bagi pertumbuhan ekonomi digital baik dalam skala makro untuk pemerintah maupun skala mikro untuk masing-masing bidang ekonomi dan bisnis.
1. Penting untuk pemerataan ekonomi
Menurut riset dari Google, Bain & Company, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia mencapai 49% secara YoY pada tahun 2021. Namun sayangnya, pertumbuhan ini diperkirakan tetap berpusat di Pulau Jawa. Pasalnya, dilansir dari Katadata, 76,38% pengusaha online pada tahun 2022 berasal dari pulau ini.
Pembangunan infrastruktur digital di pulau-pulau lain kedepannya diharapkan dapat mendorong pemerataan ekonomi. Sederhananya dengan menggunakan data di atas, dengan pembangunan fasilitas digital secara merata di seluruh Indonesia, diharapkan jumlah pengusaha online tidak hanya berpusat di Jawa, tetapi semakin banyak masyarakat Indonesia timur yang bisa berjualan online.
Apabila pemerataan ini terjadi, maka tidak hanya semua orang di Indonesia bisa mengakses fasilitas ekonomi digital dengan mudah, tetapi juga meningkatkan potensi ekonomi digital negeri ini hingga maksimal.
2. Penting untuk keamanan ekonomi
Tidak dapat dipungkiri bahwasanya salah satu alasan yang seringkali membuat masyarakat enggan mengakses berbagai aplikasi atau website adalah keamanan data mereka di website tersebut. Pemerintah dapat mengatasi hal ini dengan meningkatkan infrastruktur digital di bidang cyber security, khususnya untuk website dan aplikasi publik.
Dengan infrastruktur digital yang memadai di bidang ini, harapannya adalah masyarakat tidak perlu lagi ragu dalam menggunakan fasilitas digital yang telah disediakan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Sebab keamanan data pribadi mereka lebih terjamin baik dalam konteks undang-undang maupun teknis.
3. Penting untuk penyerapan tenaga kerja
Sebagai negara berkembang dengan demografi penduduk yang didominasi oleh generasi muda, salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah penyerapan tenaga kerja. Perkembangan teknologi digital dapat membantu mengatasi hal ini, sebab dengan teknologi digital yang baik, tenaga kerja Indonesia dapat mengakses pekerjaan dari manapun dan kapanpun.
Tidak hanya membuka peluang work from anywhere (WFA), pemerataan infrastruktur digital juga memungkinkan tenaga kerja Indonesia yang tinggal di Indonesia timur untuk mengakses pekerjaan yang layak dari luar negeri entah itu melalui platform freelance seperti fever, upwork atau melamar di perusahaan terkait secara langsung via email.
4. Penting untuk meningkatkan pendapatan negara
Salah satu penggunaan infrastruktur digital yang boleh dibilang cukup berhasil dalam pelayanan ekonomi publik adalah penggunaan website DJP Online dalam pelaporan pajak. Adanya website djponline.pajak.go.id ini memungkinkan wajib pajak individu maupun badan usaha yang tinggal di luar daerah domisilinya untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan lebih praktis tanpa harus ke Kantor Pajak Pratama.
Bagi wajib pajak, hal ini dapat menghindarkan mereka dari denda karena telat melaporkan SPT, sementara bagi pemerintah, hal ini dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi wajib pajak yang sudah harus membayar pajak dengan lebih mudah. Harapannya adalah tingkat pendapatan negara dari pajak akan meningkat.
5. Penting untuk kelancaran supply chain di Indonesia
Infrastruktur digital juga penting untuk kelancaran supply chain atau rantai pasok di Indonesia, khususnya ekspor dan impor. Sebab akan ada banyak dokumen dan pembayaran yang harus dipenuhi oleh perusahaan saat melakukan transaksi ini. Apabila tidak didukung dengan infrastruktur digital yang memadai, hal ini bisa membuat barang impor dan ekspor di pelabuhan maupun bandara akan menumpuk, sehingga proses ekspor impor jadi tidak lancar dan maksimal.
Untuk mengatasi hal ini, saat ini beberapa kementerian di Indonesia juga sedang mengembangkan aplikasi dan website National Logistic Ecosystem (NLE) yang bertujuan untuk memudahkan proses perpindahan dokumen dan barang dari luar negeri maupun dalam negeri. Dengan penggunaan aplikasi ini, diharapkan proses ekspor dan impor serta distribusi barang dari dan ke Indonesia meningkat, sehingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga naik.
Contoh Penerapan Infrastruktur Digital yang Berhasil
Selain pembayaran pajak online, salah satu contoh penerapan infrastruktur digital di bidang keuangan yang berhasil diterapkan oleh Pemerintah Indonesia adalah BI-Fast. BI-Fast dibangun untuk mendukung konsolidasi antara sistem pembayaran nasional dengan ekonomi digital.
Dengan BI-Fast, masyarakat Indonesia bisa mengirim uang antar bank secara real time selama 24 jam dalam 7 hari. Tidak hanya di ATM Bank BUMN saja, BI-Fast juga dapat digunakan melalui mobile banking maupun bank digital, sehingga lebih fleksibel dibandingkan dengan sistem pembayaran biasa.
Biaya yang dibebankan untuk transfer antar bank menggunakan cara ini juga jauh lebih murah. Jika dulu Anda harus membayar Rp6.500 setiap kali transfer bank, kini dengan BI-Fast, Anda hanya perlu membayar Rp2.500. Dengan kemudahan ini, tidak heran apabila dalam 3 bulan saja, (Januari-Maret 2023) pembayaran menggunakan BI-Fast sudah dilakukan sebanyak 408 juta kali dengan total pendapatan sebesar 1,13 triliun rupiah (Kontan).
Dalam rangka mewujudkan transformasi digital ini, pemerintah juga menyediakan ruang khusus untuk perkembangan identitas digital. Dalam hal ini, Kementerian Informasi dan Komunikasi (KOMINFO) membuat daftar perusahaan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dengan tujuan supaya identitas digital yang dibubuhkan dalam sebuah dokumen elektronik bisa memiliki sertifikat yang valid. Privy adalah salah satu perusahaan penyedia identitas digital bersertifikasi KOMINFO. Dilengkapi dengan fasilitas keamanan tingkat militer, identitas digital dari Privy cocok untuk mengamankan data lembaga pemerintahan, perusahaan maupun individu.
