Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki hak untuk mengajukan cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengetahui secara lengkap mengenai aturan cuti ini menjadi sangat penting, agar hak dan kewajiban sebagai PNS dapat dijalankan dengan baik.
Dalam artikel ini, Privy akan membahas berbagai jenis cuti yang bisa diajukan oleh PNS, bagaimana cara mengajukannya, dan pentingnya mengikuti prosedur yang benar. Dengan begitu, proses pengajuan cuti dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, simak sampai tuntas artikel di bawah ini!
Pengenalan Cuti PNS
Cuti merupakan hak yang diberikan kepada PNS untuk tidak masuk kerja dalam jangka waktu tertentu tanpa kehilangan hak-hak kepegawaiannya. Cuti ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi, serta memberikan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk beristirahat, mengurus urusan, atau menjalankan tugas-tugas penting lainnya di luar pekerjaan.
PNS di Indonesia memiliki berbagai jenis cuti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Aturan cuti ASN terbaru atau cuti PNS diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 7 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Peraturan BKN No. 24 Tahun 2017.
Baca Juga: Jenis & Aturan Hak Cuti Karyawan Indonesia
Jenis dan Aturan Cuti PNS
Dalam peraturan cuti PNS, terdapat beberapa jenis cuti yang harus Anda pahami. Masing-masing jenis cuti ini memiliki aturan dan ketentuannya sendiri. Berikut jenis dan aturan cuti PNS. Simak dengan saksama!
1. Cuti Tahunan
Cuti tahunan merupakan hak setiap PNS yang berjumlah 12 hari kerja setiap tahunnya. Cuti ini bisa diajukan secara terstruktur kepada pejabat yang berwenang di lingkungan kerja masing-masing. PNS perlu memastikan bahwa pengajuan cuti tidak mengganggu operasional dan layanan publik yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, jika cuti tahunan tidak terpakai, maka tahun berikutnya dapat digunakan hanya sebanyak 6 hari kerja saja.
2. Cuti Sakit
Jika seorang PNS jatuh sakit dan tidak memungkinkan untuk bekerja, dia berhak mengajukan cuti sakit. Untuk sakit yang berlangsung antara 1 hingga 2 hari, cukup melaporkan kepada atasan langsung dengan menyertakan surat keterangan dokter. Namun, jika sakit lebih dari 2 hari hingga 14 hari, pengajuan harus dilakukan secara terstruktur kepada pejabat yang berwenang. Cuti sakit lebih dari 14 hari harus mendapat persetujuan tambahan dari pejabat yang lebih tinggi dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dari dokter.
3. Cuti Bersama
Cuti bersama merupakan cuti yang ditetapkan oleh Presiden, biasanya saat perayaan hari besar seperti Idulfitri, Natal, dan Tahun Baru. Cuti ini tidak memengaruhi hak cuti tahunan dan tidak perlu diajukan oleh PNS karena sudah otomatis berlaku. Cuti bersama bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi PNS untuk merayakan hari besar keagamaan dan menghabiskan waktu bersama keluarga.
4. Cuti Besar
PNS yang telah mengabdi selama minimal 6 tahun secara terus-menerus berhak mengajukan cuti besar selama 3 bulan. Selama menjalani cuti besar, PNS tetap mendapatkan gaji penuh. Cuti ini bisa digunakan untuk keperluan pribadi termasuk ibadah atau kegiatan lain yang penting. Namun, setelah mengambil cuti besar, PNS tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun yang sama. Cuti besar juga bisa ditangguhkan hingga maksimal 2 tahun jika ada kebutuhan dinas yang mendesak.
5. Cuti Melahirkan
PNS wanita berhak mendapatkan cuti melahirkan selama 3 bulan, yang terdiri dari 1 bulan sebelum melahirkan dan 2 bulan setelah melahirkan. Untuk anak pertama hingga ketiga, cuti ini diberikan dengan tetap menerima gaji penuh. Untuk anak keempat dan seterusnya, cuti melahirkan diberikan di luar tanggungan negara. Cuti melahirkan juga bisa diambil lebih fleksibel dengan pengaturan waktu yang berbeda, tergantung pada kondisi kesehatan ibu dan bayi.
6. Cuti Alasan Penting
Cuti ini diberikan untuk alasan-alasan penting seperti merawat keluarga yang sakit parah meninggal dunia, atau peristiwa penting lainnya. Aturan cuti alasan penting PNS maksimal 2 bulan dengan tetap menerima gaji penuh. Alasan penting lainnya termasuk mendampingi pasangan yang melahirkan bagi PNS pria dan melangsungkan upacara pernikahan pertama.
Selain itu, PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia di wilayah yang rawan dan/atau berbahaya juga dapat mengajukan cuti karena alasan penting guna memulihkan kondisi kejiwaan.
7. Cuti di Luar Tanggungan Negara
PNS yang telah bekerja minimal 5 tahun bisa mengajukan cuti di luar tanggungan negara hingga 3 tahun, yang bisa diperpanjang hingga 1 tahun. Cuti ini diberikan untuk alasan pribadi seperti mengikuti atau mendampingi pasangan tugas belajar di luar negeri, menjalani program mendapatkan keturunan, atau merawat keluarga yang memerlukan perawatan khusus.
Namun, aturan yang paling penting dalam cuti ini adalah PNS harus melaporkan diri setelah menjalankan cuti. Jika tidak, negara akan memberhentikannya dengan hormat. Selain itu, selama cuti ini, PNS tidak menerima gaji dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja.
Baca Juga: Contoh Surat Cuti yang Benar untuk Berbagai Keperluan
Cara Mengajukan Cuti PNS
Secara umum, mengajukan cuti memerlukan prosedur yang harus diikuti dengan benar agar permohonan dapat disetujui. Berikut langkah-langkah mengajukan cuti.
1. Persiapan Dokumen
Sebelum mengajukan cuti, pastikan Anda menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk mempermudah proses pengajuan. Berikut beberapa dokumen yang perlu disiapkan:
- Formulir Permohonan Cuti
- Surat Persetujuan Atasan
2. Mengisi Formulir Permohonan
Formulir permohonan cuti dapat diperoleh dari kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat. Isi formulir dengan lengkap dan jelas. Formulir ini biasanya mencakup informasi pribadi, alasan pengajuan cuti, dan periode cuti yang diinginkan.
3. Melampirkan Dokumen Pendukung
Lampirkan semua dokumen pendukung yang diperlukan, seperti surat keterangan dokter untuk cuti sakit atau surat penugasan untuk cuti di luar tanggungan negara. Pastikan semua dokumen pendukung lengkap dan valid untuk mempercepat proses persetujuan.
4. Submit Permohonan
Serahkan formulir permohonan dan dokumen pendukung kepada pejabat yang berwenang di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat. Pastikan Anda mendapatkan tanda terima sebagai bukti pengajuan. Tanda terima ini penting sebagai bukti bahwa Anda telah mengajukan permohonan cuti sesuai prosedur.
5. Menunggu Persetujuan
Tunggu proses persetujuan dari pejabat yang berwenang. Proses ini bisa memakan waktu tergantung kebijakan dan prosedur di instansi Anda. Selama menunggu, pastikan Anda siap untuk memberikan informasi tambahan jika diperlukan oleh pihak yang berwenang.
6. Verifikasi Jadwal Cuti
Setelah disetujui, verifikasi jadwal cuti Anda dengan atasan atau bagian yang berwenang untuk memastikan tidak ada bentrok dengan tugas lainnya. Pastikan Anda mendapatkan jadwal cuti yang jelas dan tertulis agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.
Baca Juga: Perusahaan Wajib Tahu! Ketahui 9 Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja Karyawan
7. Menjalani Cuti
Setelah semua proses selesai, Anda dapat menjalani cuti sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Gunakan waktu cuti dengan sebaik-baiknya untuk keperluan yang telah direncanakan.
8. Melaporkan Diri Setelah Cuti
Setelah selesai menjalani cuti, pastikan untuk melaporkan diri kembali kepada atasan atau bagian yang berwenang. Ini penting agar Anda dapat melanjutkan tugas-tugas Anda tanpa hambatan dan memastikan hak-hak kepegawaian Anda tetap terjaga.
Demikianlah aturan cuti PNS yang perlu Anda ketahui. Memahami aturan ini secara mendalam membuat Anda dapat mengoptimalkan hak cuti yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi. Pastikan untuk selalu mengikuti prosedur yang berlaku dan menyediakan semua dokumen yang diperlukan saat mengajukan cuti.
Dalam memudahkan proses pengelolaan dokumen, seperti dokumen pengajuan cuti atau dokumen penting lainnya, Anda dapat menggunakan fitur e-materai dan tanda tangan digital dari Privy. Fitur ini memudahkan dalam menandatangani dan membubuhkan meterai ke dalam dokumen elektronik, sehingga Anda dapat menghemat waktu dan sumber daya, serta mengurangi risiko penggunaan meterai palsu atau penyalahgunaan dokumen.
Untuk itu, hubungi kami sekarang dan nikmati kemudahan pengelolaan dokumen elektronik dengan Privy!
