/Benarkah Materai Merupakan Syarat Sah-nya Sebuah Perjanjian?: Syarat Pokok, Fungsi, dan Legalitas Dokumen Bermaterai

Benarkah Materai Merupakan Syarat Sah-nya Sebuah Perjanjian?: Syarat Pokok, Fungsi, dan Legalitas Dokumen Bermaterai

Materai tempel – Wikimedia.org

Kita sudah tidak asing dengan istilah “hitam di atas putih”, yang berarti suatu perjanjian antara kedua belah pihak dituangkan menjadi tulisan di atas kertas. Beberapa dari kita mungkin pernah melakukan sebuah perjanjian dengan pihak lain, kemudian perjanjian yang ditulis di atas kertas akan sah apabila pada bagian bawah kertas dibubuhkan tanda tangan salah satu pihak di atas materai. Kebanyakan orang menganggap apabila dokumen perjanjian tidak disertai materai, maka dokumen tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan anggapan tersebut, akan menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa materai merupakan syarat sahnya sebuah perjanjian antara kedua belah pihak. Lalu, benarkah anggapan bahwa materai ini merupakan syarat sahnya sebuah perjanjian? Yuk simak penjelasan berikut.

Sebelum kita membahas tentang materai, baiknya kita simak terlebih dahulu mengenai sahnya suatu perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 BW/KUH Perdata, di mana suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi 4 syarat pokok, yaitu :

  1. Kesepakatan kedua belah pihak, kedua belah pihak yang membuat perjanjian harus menyetujui hal-hal pokok dalam kontrak
  2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, dikatakan cakap apabila seseorang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan dewasa menurut KUHPerdata , yaitu 21 tahun bagi laki-laki, dan 19 tahun bagi wanita
  3. Adanya pekerjaan/objek yang diperjanjikan, sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang jelas
  4. Perkerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku (sebab yang halal), suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum (batal demi hukum)

Keempat syarat tersebut berlaku untuk perjanjian dalam bentuk baik lisan maupun tertulis. Jika dilihat dari poin pertama mengenai syarat sahnya perjanjian, maka kata sepakat yang terlahir antara kedua belah pihak telah cukup untuk menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Meskipun kedua belah pihak membuat kesepakatan untuk melakukan perjanjian (secara lisan), ada pula perjanjian-perjanjian yang oleh undang-undang wajib dibuat secara tertulis (formal) seperti perjanjian perdamaian atau perjanjian hibah. Pada KUH Perdata mengenai perjanjian, tidak disebutkan bahwa materai merupakan salah satu syarat sah perjanjian. Dengan begitu, anggapan bahwa jika dalam surat perjanjian tidak disertakan materai maka dokumen perjanjian tersebut tidak sah adalah salah. Karena selama keempat syarat sah perjanjian tersebut terpenuhi, maka perjanjian antara kedua belah pihak tersebut dinilai sah.

Jadi, apa sebenarnya fungsi materai?

Materai Tempel 6000

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dijelaskan bahwa fungsi materai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu. Jadi esensi dari bea materai adalah pajak atau objek pemasukan kas negara yang dihimpun dari dana masyarakat yang dikenakan terhadap dokumen-dokumen tertentu. Oleh karena itu, surat perjanjian yang tidak disertai materai tetap dianggap sah selama memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata. Apabila dikemudian hari dijadikan sebagai alat bukti pengadilan maka surat perjanjian tersebut harus dilunasi terlebih dahulu bea materai yang terutang. Namun, tidak semua dokumen-dokumen perjanjian dikenai bea materai. Dokumen yang dikenakan bea materai dibatasi pada dokumen-dokumen yang disebut dalam Undang-Undang saja, yaitu yang dipakai oleh masyarakat dalam kepentingan hukum. Dokumen-dokumen yang dikenakan bea materai adalah dokumen-dokumen yang berbentuk, antara lain surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata; akta-akta notaris termasuk salinannya; akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya; surat yang memuat jumlah uang, misalnya surat-surat berharga dan Efek.

Lalu, bagaimana jika surat perjanjian yang tidak dibubuhi materai akan dijadikan alat bukti di pengadilan?

Sign pen business document – pexels.com

Seperti yang sudah diuraikan di atas, surat perjanjian yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan namun tidak dibubuhi materai tidak menjadikan surat perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Surat perjanjian tersebut tetap sah, namun sebelumnya dokumen perjanjian tersebut harus dilunasi bea materai yang terutang. Dokumen perjanjian yang belum dibubuhi materai sebagai pelunasan bea materai, maka pelunasan bea materainya dilakukan dengan cara Pemateraian Kemudian (nazegeling). Pemateraian Kemudian ini merupakan cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya sebelumnya telah dilunasi sebagai mestinya.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa materai bukan merupakan syarat sah perjanjian. Fungsi materai hanya terbatas sebagai kontribusi wajib yang harus dilunasi warga negara untuk setiap pembuatan dokumen tertulis menurut perundang-undangan. Sedangkan jika dokumen tertulis tidak dibubuhkan materai untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan, maka sang pemilik dokumen tersebut memiliki kewajiban berupa bea materai yang harus dilunasi. Karena dokumen tersebut tidak dapat memiliki kekuatan legalitas sebagai alat bukti dalam persidangan.

Namun dalam era digital saat ini, dokumen perjanjian tidak hanya berupa dalam bentuk fisik yang ditanda tangani secara fisik pula. Dokumen perjanjian dapat ditandatangani secara digital, dengan menggunakan layanan tanda tangan digital. Di Indonesia sudah terdapat layanan tanda tangan digital, yaitu PrivyID yang merupakan penyedia layanan tanda tangan digital pertama di Indonesia.

 

Lalu bagaimana jika dokumen yang ditanda tangani secara digital dan tanpa materai, apakah memiliki kekuatan legalitas yang sama sebagai alat bukti dalam persidangan?

Analysing artist browsing business – pexels.com

Tanda tangan digital dalam era teknologi saat ini memberikan dampak positif bagi pelaku bisnis terutama dalam hal kecepatan dan kemudahan melakukan transaksi dalam interaksi global tanpa harus bertemu dalam satu tempat. Tanda tangan digital secara umum pengganti tanda tangan basah yang bersifat elektronik dan memiliki fungsi yang sama dengan tanda tangan basah, serta memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sama seperti dengan tanda tangan basah (tanda tangan fisik). Dasar hukum tersebut diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat 1 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 Pasal 52 Ayat 1 & 2 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Baca juga: Cegah CyberCrime, PrivyID Buat Layanan otentik Tanda Tangan

Baca juga: Persiapkan Diri Anda Untuk Beralih ke Tanda Tangan Digital

Jadi, dokumen yang ditanda tangani secara digital dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan. Begitu juga hasil cetak dari dokumen yang ditanda tangani secara elektronik akan tetap sah dan merupakan alat bukti hukum yang sah di pengadilan. Hal tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Namun jika dokumen elektronik diminta untuk dibubuhkan materai dalam persidangan, maka pemilik dokumen tersebut melakukan pelunasan bea materai yang dilakukan dengan Pemateraian Kemudian (nazegeling).

Karena itu, Anda pun kini tidak perlu lagi khawatir untuk menggunakan tanda tangan digital untuk mengesahkan berbagai dokumen. Anda bisa menggunakan layanan tanda tangan dari PrivyID yang telah diakui oleh KOMINFO sehingga keabsahan dokumen sudah pasti terjamin dan dilindungi oleh hukum di Indonesia. Dengan PrivyID Anda bisa menandatangani berbagai dokumen secara digital untuk membuat pengesahan dokumen jadi lebih efisien dan juga aman.

Download aplikasi PrivyID sekarang juga dari Google Play Store dan iOS App Store!

Be Sociable, Share!